MEMPERTANYAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Illustrasi

BANDAR LAMPUNG, INVESTIGASI NEWS - Korporasi kini menyanjungkan diri atas inisiatif dan pelaksanaan dari program tanggung jawab social dan lingkungan melalui website dan laporan tahunan mereka.Media bisnis juga menurunkan banyak artikel dan cerita tentang hal tersebut,dan membuat ranking untuk menunjukan seberapa baiknya perusahaan dalam menjalankan CSR nya.Bahkan di Indonesia pun telah ada sekolah bisnis yang membuat jurusan khusus tentang tanggung jawab social perusahaan.Dilain pihak,peran pemerintah kian terbatas dan menciut dalam bidang social dan kesehjateraan rakyat.Pencabutan subsidi buat rakyat,privatisasi dan pengurangan/pembebasan pajak bagi perusahaan,menyebabkan anggaran untuk kesejahteraan warga berkurang,sehingga program program korporasilah yang diharapkan oleh pemerintah untuk menambal peran tersebut jika boleh dikatakan”menggantikanya”Hal ini pernah dikatakan presiden SBY di istana Negara saat pembukaan musyawarah APINDO maret 2008 lalu.Dihadapan para pengusaha dalam suasana menjelang kenaikan harga BBM saat itu,SBY mengatakan:””di tengah tengah suasana seperti ini,,,tolong dari CSR saudara  bantu rakyat yang sedang memerlukan,termasuk para buruh yang sedang berkerja di perusahaan saudara untuk meringankan beban akibat naiknya harga BBM dan harga pangan” Sungguh miris pidato presiden saat itu,CSR yang mestinya harga mati sebagai bentuk tanggung jawab social perusahaan,justru dianggap atau diminta sebagai sebuah kebaikan dari korporasi korporasi yang hanya mengeruk keuntungan semata.Inilah salah satu ketidak tegasan Presiden kita atau kalau kata remaja sekarang “LEBAY”……..Tentu saja dampaknya sangat meluas,banyak korporasi-korporasi yang tidak perduli dengan tanggung jawab social perusahaanya,karna menurutnya itu hanya wujud kebaikan yang sangat bertentangan dengan tujuan mereka untuk mendapatkan untung yang sebesar besarnya.Bagi para pemilik modal atau penanam saham,CSR berkonsekuensi pada penambahan pembiayaan perusahaan yang tentunya itu sebuah kerugian buat mereka.Pengalokasian anggaran untuk CSR oleh direksi dapat dikategorikan sebagai tindakan yang menciptakan kerugian bagi para pemilik saham.Sebut saja Lampung Timur,di kabupaten ini terdapat banyak korporasi korporasi yang melakukan penambangan pasir yang terkesan asal asalan tanpa memikirkan pasca tambang nya.Keberadaan korporasi korporasi tersebut banyak menimbulkan pertanyaan dari masyarakat,dimana peran pemerintah khususnya PEMDA Lam-Tim dianggap mandul dalam pengawasan ataupun memberikan izin dengan begitu mudah,sehingga terjadi ekplorasi besar besaran yang dampaknya bisa dilihat langsung,rakyat disengsarakan,lahan mereka dirusak,dan terpaksa harus hijrah karena lahan sudah tidak layak lagi untuk bermukim.Ex galian galian pasir yang ada di kecamatan pasir sakti dan sekitarnya hanya tinggal menunggu waktu untuk datangnya bencana.Kegiatan penambangan itu benar benar hanya menciptakan rekening rekening gendut para korporasi,tanpa sedikitpun menjalankan tanggung jawab social perusahaan.

Kini saatnya pemerintah berbuat dan bertindak.

Pemerintah harus meregulasi korporasi dan menjalankan peranya untuk mensejahterakan masyarakat.Sesungguhnya kalau saja pemerintah tidak melakukan kebijakan privatisasi,dengan memberikan banyak kebebasan pajak bagi perusahaan dan mengeluarkan izin dengan mudah,maka tidak akan terjadi,seorang Presiden seperti SBY meminta tolong akan dana CSR korporasi untuk kesejahteraan rakyat.Tentunya dengan system yang dimaksud,dimana pemerintah harus berperan langsung dalam mensejahterakan masyarakat dan dilakukan sejalan dengan proses demokratisasi serta control rakyat diperkuat,sehingga bukan korupsi yang terjadi,namun maksimalisasi kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat dengan cara cara produksi yang ramah lingkungan dan memperhatikan pasca kegiatan kegiatan ekplorasi atau apapun itu.

Sistem korporatokrasi( pemerintah bersekutu dengan korporasi dan menjadi pelayan korporasi dalam sistem neoliberal saat ini) harus dihentikan.

Rakyat mesti berani menentukan sikap yang tegas dengan jalan merebut kembali ruang ruang politik,akses dan control mereka terhadap sumber sumber kehidupan.Diperlukan kesadaran kritis rakyat yang massif dan pembangunan organisasi rakyat diperkuat khususnya disekitar lokasi kegiatan yang mengekstraksi sumber daya alam,sehingga rakyat dapat mengontrol dan merebut sumber sumber kehidupan dari ulah korporasi yang selama ini hanya mengeruk keuntungan semata yang selalu mengatas namakan pembangunan ekonomi. #mizan_saputra