KEGIATAN PENERTIBAN PKL DI SEPANJANG JALAN PETA BARAT KALIDERES MENUJU BANDARA SOETA

JAKARTA, Investigasi News - Sejak Joko Widodo menjabat Gubernur DKI Jakarta, saya belum mendengar aksi gebrakannya dalam menertibkan pedagang kaki lima. Memang, beliau sempat berkunjung ke pasar-pasar atau pemukiman-pemukiman kumuh dan lain-lain, konon, untuk melihat permasalahan dan mencarikan solusinya. Namun, aksi nyata Gubernur Jokowi belum kelihatan, termasuk dalam urusan menertibkan pedagang kaki lima. Lihat saja, kiprah pedagang kaki lima yang memanfaatkan badan jalanan dan trotoar tetap menjadi pemandangan keseharian di Ibukota.

    Bagaimanapun penertiban pedagang kaki lima mendesak perlu dilakukan untuk menjadikan kawasan Ibu Kota Jakarta aman, tenteram dan nyaman. Selain mengganggu keindahan, kiprah pedagang kaki lima berimbas memacetkan lalu lintas.

    Kalau dihitung-hitung secara ekonomis, penertiban pedagang kaki lima jelas akan menguntungkan warga masyarakat luas. Di satu pihak, sekelompok pedagang kaki lima mungkin mengklaim merasa dirugikan, karena tak bisa berdagang atau dan tak bisa memperoleh keuntungan. Namun di lain pihak, akibat kemacetan lalu lintas, banyak di antara warga masyarakat luas merugi dengan nilai yang jauh lebih besar. Kerugian itu bisa dilihat dari segi material, khususnya bagi para pengguna mobil (baik angkutan umum maupun pribadi) manakala bahan bakar menjadi lebih boros. Kemudian dari segi waktu, banyak warga yang seharusnya sudah sampai ke tujuan, gara-gara macet menjadi terlambat. Belum lagi, akibat kemacetan lalulintas berkepanjangan banyak warga masyarakat menjadi stress dan 'sakit jiwa'.

    Mana yang harus dipilih, menguntungkan sekelompok kecil pedagang kaki lima namun dengan risiko merugikan banyak orang; atau mengutamakan kenyamanan dan keuntungan banyak orang dengan terpaksa meminta pedagang kaki lima berdagang di tempat yang layak sesuai peruntukkannya? Saya kira, pilihan yang terakhir tetap lebih menguntungkan semua pihak.

    Oleh sebab itu, penertiban pedagang kaki lima di Ibukota Jakarta harus didukung. Ini penting agar upaya Pemprov DKI untuk menjadikan kota metropolitan bersih, aman, dan nyaman benar-benar bisa diwujudkan. Maraknya urbanisasi dari desa ke Jakarta, boleh jadi karena Pemprov DKI tidak tegas menegakkan aturan. Termasuk membiarkan pendatang membuka usaha di sembarang tempat, tanpa menghiraukan kerugian pihak lain. Kalau dengan menggelar dagangan sekenanya di pinggir jalan pun jadi, mengapa tidak mengadu nasib ke Jakarta saja? Tak ada urusan dengan kerugian pihak lain, yang penting, mereka merasa punya status baru menjadi pedagang kaki lima di Ibu Kota. (red)