APBD Provinsi Lampung Prioritaskan...

APBD PROVINSI LAMPUNG
PRIORITASKAN TUNJANGAN BBS (BOBO-BOBO SIANG) PARA ANGGOTA DEWAN

BANDAR LAMPUNG  INVESTIGASI NEWS
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) Provinsi Lampung Tahun 2013, semestinya dikelola secara terbuka dan bertanggung jawab,dan di gunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran Rakyat Daerah.
Karena itu Undang-undang Pemerintahan Daerah menetapkan agar Belanja Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kuwalitas kehidupan Masyarakat. Akan tetapi harus jujur diakui, rumusan perundang-undangan itu hanya cantik/elok di atas kertas. 

Ilustrasi

Terbukti sebagian besar alokasi APBD justru habis hanya untuk membiayai belanja pegawai dengan berbagai tunjangan yang menjanjikan diluar gaji tetap tentunya.Sementara jika untuk keperluan Rakyat selalu kekurangan.
Tragisnya lagi Dana APBD yang dikumpulkan dari sen demi sen hasil tetesan keringat rakyat lewat pajak malah dipakai untuk membiayai fasilitas Anggota DPRD. Salah satu fasilitas yang diberikan adalah tunjangan perumahan. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung, pada APBD Tahun 2013 ini anggaran untuk sewa rumah mencapai Rp. 6.03 miliar. Bayangkan saja setiap satu Anggota Dewan diberi jatah sewa rumah sebesar Rp. 6.7 juta per bulan. Artinya dalam satu tahun setiap anggota DPR mendapat uang sewa rumah sebesar Rp. 80 juta atau dalam satu periode (5 tahun) seorang Anggota Dewan mendapat tunjangan sewa rumah sebesar Rp.400.juta. Padahal jika itu dialihkan untuk kepentingan rakyat,mungkin akan mengurangi sedikit kekecewaan Masyarakat. Karena sejatinya tanpa diberi tunjangan sewa rumahpun para anggota DPR sudah memiliki rumah yang mewah.Harus kita akui,bahwa pemberian tunjangan perumahan memang legal,karena di atur dalam peraturan pemerintah tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan maupun anggota Dewan.Persoalanya ialah,,apakah patut diberi tunjangan perumahan???
Hampir semua Anggota DPRD Lampung, dipastikan sudah mapan secara ekonomi dan sudah memiliki rumah sendiri. Karena itu sekalipun dari sisi administratif tidak ada persoalan,tapi dari sudut etis mereka tidak sepantasnya menerima tunjangan perumahan yang jumlahnya cukup pantastis.
Bukan mustahil uang itu hanya dipakai untuk sewa rumah yang hanya dijadikan buat BBS –Bobo Bobo Siang.
Mestinya anggaran sebanyak itu  di pakai untuk memggerakan roda perekonomian local,sehingga harkat dan martabat rakyat bumi ruwa jurai  terangkat dari kubangan lumpur kemiskinan dan pengangguran.APBD harus dipandang sebagai instrument politik fiscal untuk menggairahkan sector riil.
Bukankah DPRD ada untuk memperjuangkan kepentingan rakyat,Bukan malah berfoya foya membelanjakan keuangan daerah ditengah jeritan masyarakat.
Rakyat Bumi Ruwa Jurai tidak menghendaki DPRD lampung melumuri wajahnya dengan lumpur kerakusan.Dan berdalih atas nama rakyat. Rakyat berharap jadilah wakil wakil kami untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada  eksekutif, bukan malah membantu para eksekutif untuk menciptakan proyek proyek yang terkesan di ADA ADAkan tanpa melihat manfaatnya.
Alangkah mulyanya jika uang sebesar Rp 6,03 miliar dialokasikan untuk BOSDA(bantuan oprasional sekolah) Daerah.
Agar tercipta sumber daya Manusia yang hebat dan handal,supaya masyarakat kurang beruntung dapat mengenyam pendidikan yang layak untuk bisa juga menjadi anggota DPRD.Jangan pendidikan hanya bisa dinikmati oleh orang orang yang mampu.
Dengan adanya BOSDA diharapkan tidak ada lagi pungutan pungutan di sekolah tingkat dasar,dengan alasan “Kalau bantuan oprasional sekolah hanya dari pusat saja,itu tidak akan mencukupi”Sehingga harus memungut dana dari orang tua wali murid. Itulah yang seharusnya jadi prioritas alokasi APBD PROVINSI LAMPUNG.

(m.putra)